Listrik byar-pet, byar-pet; Kebijakan Baru Pemerintah RI?

15 07 2008

Pemadaman listrik yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kini semakin luas. Sebab, pemadaman tidak hanya terjadi di Jawa, tapi juga di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lain. Kebijakan tersebut tentu menuai protes dari masyarakat dan pebisnis, namun pemerintah tampaknya pasrah.

Dengan alasan apa pun, seperti pasokan batubara dan gas ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tidak lancar, sebagian mesin pembangkit rusak, dan kebutuhan listrik melebihi kemampuan PLN, masyarakat menganggap, pemerintah tetap bersalah. Pasalnya, pemerintah gagal mengantisipasi tingginya kebutuhan listrik nasional. Akibatnya, negara seakan dalam kondisi SOS energi.

Jika mau jujur, pemerintah harus mau mengakui, kegagalan atas pemenuhan kebutuhan listrik nasional disebabkan lemahnya kebijakan, perencanaan, dan strategi pembangunan kelistrikan. Sebab, kebutuhan listrik sejak lama merupakan ’ajang permainan’ guna mencari rente dari para oknum pejabat pada bidang energi.

Korupsi demi korupsi, mulai dari hulu sampai hilir (baca: pembelian mesin pembangkit, pasokan bahan bakar, sampai distribusi) telah lama menjadi ‘permainan’ PLN dan pejabat terkait di Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Itulah sebabnya, kelistrikan nasional dari tahun ke tahun tidak berkembang pesat, sehingga gagal mengantisipasi lonjakan permintaan listrik.

Keluhan dan protes masyarakat atas listrik yang byar pet juga gagal mengubah performance koruptif lembaga penyedia energi itu. Tahun ini, kondisi byar-pet semakin parah dan terjadi hampir menyeluruh di Indonesia.

Melihat kondisi kelistrikan nasional saat ini, pemerintah masih belum menata strategi pembangunan kelistrikan nasional secara terintegrasi, simultan, dan komprehensif. Masalah kelistrikan tampaknya hanya dilihat secara parsial, tidak dihubungkan dengan kebijakan energi secara menyeluruh. Sebab, masalah kelistrikan hanya dianggap urusan PLN semata, tidak dikaitkan dengan problem minyak, gas bumi, batubara, dan sumber-sumber energi lain. Ironisnya, bila pemadaman listrik semakin luas, PLN dijadikan tumbal.

Padahal, lebih dari 75% listrik nasional yang dihasilkan perseroan bersumber dari mesin pembangkit listrik berbahan baku batubara, gas, dan minyak bumi. Oleh karena itu, bila kebijakan menata bisnis migas, batubara, dan gas bumi kurang tepat dan tidak pro-rakyat, problem kelistrikan nasional akan tetap muncul dan menghantui masyarakat.

Darurat Energi

Seiring meluasnya pemadaman listrik dan mempertimbangkan besarnya kerugian masyarakat, khususnya pengusaha, pemerintah wajib mengambil langkah-langkah yang serius dan mendasar guna membenahi kelistrikan nasional. Bahkan kalau perlu, pemerintah segera mereformasi total sektor kelistrikan, karena kondisi saat ini sudah masuk dalam kategori ‘darurat energi’.

Dalam kondisi ‘darurat energi’, pemerintah memiliki landasan hukum guna merombak total sistem dan mekanisme kelistrikan, mulai dari penyediaan mesin, bahan baku (migas dan batubara), sampai ke sistem kontrak karya pertambangan bahan baku energi. Dengan mencermati problem kelistrikan yang kian parah, menyusul kenaikan harga BBM yang sudah menyengsarakan rakyat dan membangkrutkan perekonomian nasional, sebelum ekonomi dan kehidupan rakyat terkapar, pemerintah sejatinya menyatakan kondisi ‘darurat energi.

Kenapa ‘darurat energi’? Pada pasal 6 Undang Undang (UU) No 30 tahun 2007 tentang Energi, ayat 1 menyatakan, krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi; ayat 2 menyebutkan darurat energi merupakan kondisi terganggunya pasokan energi, dan ayat 3 menjelaskan, dalam hal krisis dan darurat energi, sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 yang mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintah, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau kegiatan perekonomian, pemerintah wajib melaksanakan tindakan penaggulangan.

Dengan latar belakang tersebut dan sesuai jiwa negara berdaulat serta pasal 33 UUD 45, pemerintah demi penanggulangan krisis dan ‘darurat energi’ berhak meninjau kembali seluruh kontrak kerja sama migas. Langkah itu ditempuh untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Kenapa demikian? Sampai hari ini, ketika mesin-mesin pembangkit listrik PLN kesulitan memperoleh gas akibat harga yang membubung, Indonesia justru menjual gas ke Tiongkok dan Malaysia dengan harga sangat murah, yakni US$ 2,8 per mmbtu (juta-juta kubik kaki), jauh di bawah harga keekonomian gas internasional US$ 10 per mmbtu.

Kebijakan ini jelas harus dirubah total. Apalagi, pemerintah tidak berani menaikkan harga jual gas kepada kedua negara, karena terikat perjanjian kontrak. Padahal, perjanjian kontrak bukan merupakan sakral dan dibuat semata-mata berdasarkan perhitungan ekonomi. Presiden Venezuela Hugo Chavez terbukti sukses merombak perjanjian kontrak migas, sehingga jauh lebih menguntungkan negaranya dan warganya.

Belajar dari Venezuela

Gertak sambal yang dilontarkan perusahaan-perusahaan migas multinasional terhadap kebijakan pemerintah Venezuela yang berniat menggugat secara hukum dan menyetop investasi ternyata tidak terbukti. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia seharusnya belajar dari kebijakan Venezuela.

Di samping itu, pemerintah harus mereformasi kebijakan energi nasional mulai dari hulu sampai hilir. Disahkannya pengajuan hak angket DPR kepada Presiden yang mempertanyakan kenaikan harga BBM dapat dijadikan sebagai momentum untuk merubah kebijakan migas secara mendasar. Sebab, kenaikan harga BBM sangat menyengsarakan rakyat. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi bila pemerintah mampu memberantas praktik korupsi dan membongkar mafia bisnis perminyakan nasional.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah menghitung kerugian pemerintah akibat kebijakan koruptif dan gerakan mafia bisnis migas masing-masing sekitar Rp 120 triliun dan Rp 194 triliun. Padahal, kenaikan harga BBM sebesar 28,7% hanya mampu menghemat Rp 24,8 triliun. Apa arti semua itu? Pengurangan subsidi BBM yang menyebabkan kenaikan harga minyak tidak seharusnya ditempuh jika pemerintah berhasil mengefisienkan manajemen bisnis migas dan memberantas praktik korupsi dan mafia.

Melihat krisis energi yang semakin parah, harga migas yang terus membubung, pemadaman listrik yang kian meluas, dan beban rakyat semakin berat, pemerintah harus menetapkan keadaan ‘darurat energi. Bersamaan dengan pelaksanaan hak angket kenaikan harga BBM, penetapan kondisi ‘darurat energi’ akan makin efektif guna membenahi struktur bisnis energi yang koruptif dan manipulatif selama ini.

Kita berharap, kerja sama DPR dan KPK untuk mengungkapkan praktif mafia dan korupsi migas dapat berjalan sesuai keinginan, yakni sektor migas dimanfaatkan menyejahterahkan rakyat, bukan sebaliknya menyengsarakan.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: